SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan
Pasal 9 - Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan bahaya di tempat kerja
- Semua pengaman dan alat perlindungan yg diharuskan
- APD
- Cara dan sikap bekerja yang aman
- Mempekerjakan setelah yakin
- Pembinaan
- Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
Pasal 10 - Membentuk P2K3
Pasal 11 - Laporan kecelakaan
Pasal 14 - Menempatkan secara tertulis undang Keselamatan kerja dan pert. Pelaksana.
- Memasang poster
- Menyediakan APD secara cuma-Cuma
Manajemen :
suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, pengukuran dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada
Sistem Manajemen :
kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sistem manajamen perusahaan secara keseluruhan dibutuhkan bagi :
pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3
dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja
guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak
Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi
Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen
K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak:
• Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program
• Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi issue nasional baik secara politis maupun sosial
• Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral
Masih rendahnya komitment pimpinan perusahaan terhadap K3 (dikarenakan):
• Dari jumlah perusahaan 160.041 (1995) menurut data UU No.7/1981, 13.381 merupakan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang ( wajib mempunyai P2K3 sesuai pasal 10 UUKK No.1/1970)
• Jumlah P2K3 yang ada kurang dari 13.000 (Dari P2K3 yang ada 10-12 % yang berfungsi, Menunjukan komitment pimpinan perusahaan terhadap K3 masih rendah)
• Perusahaan yang mempunyai dokter perusahaan (pasal 8 UUKK No.1/1970) tercatat 1.155 orang
• Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak jalan
TUJUAN PENERAPAN SMK3
• Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945)
• Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja
• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global
• Proteksi terhadap industri dalam negeri
• Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional
DASAR HUKUM
• Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 86 UU No.13/2003
(1). Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Pasal 87 UU No.13/2003
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
BAB XVI
Bagiaan Kedua
Sangsi Administratif
Pasal 190 UU No.13/2003
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.
3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri
Komitmen dan Kebijakan :
1. Kepemimpinan dan komitmen
2. Tinjauan awal K3 (initial review)
Perncanaan :
1. Ident. Bahaya, Penilaian, dal. risk
2. Per per-uu dan persyartan lainnya
3. Tujuan dan sasaran
4. Indikator kinerja
5. Perernc. awal dan perenc kegiatan yg sedang berlangsung
Penerapan :
1. Jaminan kemampuan
2. Kegiatan pendukung (Komunikasi, Pelaporan, Pendokumentasian, Pengendalian dokumen, Pencatatan dan mgt informasi)
3. Ident.SB,Penilaian dan Pengendalian Risiko
(1. Identifikasi SB, 2.Penilaian Resiko, 3. Tindakan pengendalian, 4.Peracangan (design) dan rekayasa, 5.Pengendalian administratif, 6.Tinjauan ulang kontrak, 7.Pembelian, 8.Prosedur menghadapi keadaan darurat atau bencana, 9.Prosedur menghadapi insiden, 10.Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat)
Pengukuran dan Evaluasi :
1. Inspeksi dan pengujian (6)
2.Audit SMK3
3. Tindakan perbaikan dan pencegahan
Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen :
Evaluasi kebijakan
Tujuan,sasaran & kinerja K3
Hasil temuan audit SMK3
Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan u/ mengubah sistem yg sesuai
• Perubahan per per-uu
• Tuntutan dr pihak yg terkait dan pasar
• Perubahan produk dan kegiatan prsh
• Perubahan struktur organisasi prsh
• Perkembangan IPTEK dan Epidemilogi
• Pengalaman dr insiden
• Pelaporan
• Umpan balik dr tenaga kerja
Audit
(pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk menentukan sustu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang diremcanakan, dan dilaksanakan sevara efektif dancocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan)
Perusahaan
Setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari laba atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara
Direktur
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 tahun 1970
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Pegawai tehnis berkeahlian khusus dari departemen Tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri
Pengusaha
a. Orang atau badan hukum yg menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja
b. Orang atau badan hukum yg secara berdiri sendiri manjalankan sesustu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan temoat kerja
c. Orang atau badan hukum yg di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada huruh a dan b, jika kalau yg diwakili berkedudukan di luar Indonesia
Pengurus
Orang yg mempunyai tugas memimpin langsung tempat kerja atau lapangan yg berdiri sendiri.
Tenaga Kerja
Setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Laporan Audit
Hasil audit yg dilakukan oleh Badan Audit yg berisi fakta yg ditemukan pd saat pelaksanaan audit di tempat kerja sbg dasar untuk menerbitkan sertifikat pencapaian kinerja SMK3
Sertifikat
Adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan per.per-uu-an SMK3
KRITERIA PERUSAHAAN
• Perusahaan dengan :
- tenaga kerja 100 org atau lebih dan atau
- potensi bahaya peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja
PERAN MANAJEMEN
• Komitmen pihak manajemen diawali dengan ditetapkannya kebijakan K3
• Selanjutmya membentuk P2K3
• Diupayakan untuk membentuk organisasi K3 secara struktural yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan K3
• Beberapa kebijakan pihak manajemen
Manfaat dari Penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. No.Per 05/Men/96 :
• Bagi Perusahaan:
1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3
2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3
3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3
4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan
5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan
• Bagi Pemerintah:
1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3
2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional
3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja/nasional
4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
1.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN
* organisasi K3
* menyediakan anggaran, SDM dan sarana
* penetapan tanggung jawab, wewenang dan
kewajiban
* perencanaan K3
* melakukan penilaian
1.2. TINJAUAN AWAL K3
* identifikasi kondisi dan sumber bahaya
* pengetahuan dan peraturan perundangan K3
* membandingkan penerapan
* meninjau sebab dan akibat
2. PERENCANAAN
2.1. MANAJEMEN RESIKO
2.2. PERATURAN PERUNDANGAN
2.3. TUJUAN DAN SASARAN
* dapat diukur
* satuan/indikator pengukuran
* sasaran pencapaian
* jangka waktu pencapaian
2.4. INDIKATOR KINERJA
2.5. PERENCANAAN AWAL DAN PERNCANAAN KEGIATAN YANG SEDANG BERLANGSUNG
3. PENERAPAN
3.1 JAMINAN KEMAMPUAN
* SDM, saran dan dana
* integrasi
* tanggung jawab dan tanggung gugat
* konsultansi, motivasi dan kesadaran
* pelatihan dan kompetensi kerja
3.2 KEGIATAN PENDUKUNG
• Komunikasi
• Pelaporan
• Pendokmentasian
• Pengendalian dokumen
• Pemcatatan dan manajemen informasi
3.3 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN, DAN PENGENDALIAN RESIKO
• Manajemen resiko
• Perencanaan (design) dan rekayasa
• Pengendalian administratif
• Tinjauan kontrak
• Pembelian
• Prosedur menghadapi keadaan darurat atau rencana
• Prosedur menghadapi insiden
• Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat
4. PENGUKURANDAN EVALUASI
4.1 INSPEKSI DAN PENGUJIAN
• Personel berpengalaman dan berkeahlian
• Catatan terpelihara dan tersedia
• Peralatan dan metode yang memadai
• Tindakan perbaikan dan ketidak sesuaian
• Penyelidikan atas insiden
• Temuan dianalisa dan ditinjau ulang
4.2 AUDIT SiMK3
• Dilakuan secara berkala
• Personel berkompeten
• Tinjauan ulang dari hasil audit
4.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
hasil temuan pemantauan, audit dan tinjauan ulang SiMK3 digunakan untuk perbaikan dan pencegahan
5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
1. Evaluasi penerapan kebijakan K3
2. Tujuan,sasaran dan kinerja K3
3. Hasil temuan audit SMK3
4. Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk mengubahnya
Mekanisme dan Teknik Audit
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
AUDIT SMK3 - Per.Menaker No. 05/MEN/1996
DIFINISI AUDIT SMK3
• Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja
• Pemeriksaan secara sistimatik
• Audit dilakukan secara independen
• Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Audit independen
MEKANISME AUDIT SMK3
MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT
• Untuk pembuktian penerapan SMK3, prsh dpt melakukan audit melalui badan audit yg ditunjuk Menteri
• Audit SMK3 dilakukan meliputi 12 unsur
• Perubahan atau penambahan unsur sesuai perkembangan diatur Menteri
• Direktur berwenang menetapkan perusahaan yg dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat resiko bahaya
• Audit SMK3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali
• Audit SMK3 dilakukan badan audit
• Badan audit membuat RTA
• Menyampaikan RTA kpd Menteri/Pejabat yg ditunjuk, pengrurs tempat kerja, kantor tenaga kerja setempat
• Mengadakan koordinasi dgn kantor tenaga kerja setempat
• Prsh wajib menyediakan dokumen yg diperlukan untuk pelaksanaan audit
• Badan audit wajibmenyampaikan lapotran audit lengkap kpd Direktur dgn tembusan kpd pengurus prsh
• Laporan tsb menggunakan formulir yg telag ditetapkan
• Setelah menerima laporan audit, Direktur melakukan evaluasi dan penilaian
• Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, Direktur :
1. Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai tingkat pencapaian, atau
2. Menginstruksikan kpd pegawai pengawas untuk mengambil tindakan berdasarkan hasil temuan audit atas pelanggaran per.per-uu-an
• Sertifikat ditanda tangani Menteri dan berlaku untuk waktu 3 tahun
• Pembinaan dan pengawasan thd penerapan SMK3 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yg ditunjuk
• Biaya pelaksanaan audit dibebankan kpd prsh ybs Tahapan Audit Eksternal
TEKNIK AUDIT SMK3
1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1 KEBIJAKAN K3
* tertulis dan bertanggal
* ditanda tangani pengusaha/pengurus
* disusun dng proses konsultasi
* mengkomunikasikan kebijakan
* dibuat kebijakan khusus bila diperlukan
* peninjauan ulang kebijakan
1.2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BERTINDAK
* disebar luaskan dan didokumentasikan
* penunjukan penanggung jawab sesuai peraturan UU
* tanggung jawab pimpinan unit
* saran ahli K3
* pelatihan keadaan darurat petugas penanggung jawab
* laporan kinerja K3
* tanggung jawab thd kontraktor dan org lain di tempat kerja
* memelihara dan mendistribusikan info K3 yang baru
* tanggung jawab pengurus untuk menjamin SMK3 dilaksanaka
1.3 TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI
* dicatat dan didokumentasikan
* diuapayakan masuk dalam perencanaan tindakan manajemen
* meninjau ulang pelaksanaan SMK3
1.4 KERTELIBATAN DAN KONSULTASI DNG TK
* pendokumentasian konsultasi dan keterlibatan TK dan wakil prsh
* prosedur konsultasi
* membentuk P2K3
* jabatan Ketua P2K3 sesuai peraturan
* jabatan sekretaris P2K3 – ahli K3
* fungsi P2K3 dlm pengendalian resiko
* pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan
* tugas P2K3 untuk membuat laporan ruitin
* pembentukan kel.kerja yang diperlukan dan pelatihannya
* pengumuman ttg struktur kel.kerja
2. STATEGI P[ENDOKUMENTASIAN
2.1 PERENCANAAN RENSTRA K3
* identifikasi potensi bahaya oleh petugas kompeten
* penetapan RENSTRA K3 dan penerapan
* pembuatan RENSUS berkaitan dng produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu
* perencanaan berdasarkan potensi bahaya, insiden, catatan K3
* perencanaan tujuan K3 yg dpt diukur, menentapkan prioritas dan penyediaan sumber daya
2.2 MANUAL SMK3
* manual meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3 untuk semua tingkatan dlm prsh
* bila diperlukan dibuat manual khusus yg berkaitan dgn produk, proses atau tempat kerja tertentu
* manual SMK3 mudah didapat semua personil prh
2.5 PENYEBARAN INFORMASI K3
* informasi kegiatan dan maslah K3 disebarkan secara sistematis
* catatan informasi K3 dipelihara dan bersifat terbuka
3. PENINJAUAN ULANG PERANGCANGAN (Design) DAN KONTRAK
3.1 PENGENDALIAN PERANCANGAN
* adanya prosedur yg terdokumentasi dlm tahap perancangan atau perancangan ulang
* prosedur dan instruksi kerja disusun selama tahap perancangan
* verifikasi perancangan dilakukan oleh petugas yg kompeten
* semua perubahan dan modifikasi perancangan yg berimplikasi thd K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yg berwenang
3.2 PENINJAUAN ULANG KONTRAK
• adanya prosedur yg mampu mengidentifikasi dan menilai potansi bahaya K3, lingkungan dan masyarakat pada saat memasok barang dan jasa dlm suatu kontrak
• Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak o;eh personil yg kompeten
• kontrak ditinjau ulang untuk menjamin pemasok dpt memenuhi persyaratan K3
• Catatan tunjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan
4. PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 PERSETUJUAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN
• Adanya identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi
• Tercantum penerima distribusi dokumen
• Dokumen edisi terbaru disimpan secara sistematis pd tempat yg ditentukan
• Dokumen usang disingkirkan, sedang dokumen usang yg disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus
4.2 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI DOMUKEN
• Adanya sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan dokumen K3
• Adanya catatan alasan perubahan dalam dokumen atau lampirannya
• Adanya prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yg mencantumkan status setiap dokumen untuk mencegah penggunaan dokumen usang
5. PEMBELIAN
5.1 SPESIFIKASI PEMBELIAN BARANG DAN JASA
• Adanya prosedur terdokumentasi untuk menjamin spek dan informasi relevan dgn K3 telah diperiksa sebelum keputusan membeli
• Spek pembelian harus sesuia dgn peryaratan peraturan perundangan dan standar yg berlaku
• Dilakukan konsultasi dgn TK yg potensial berpengaruh pd saat keputusan pembelian dilakukan
• Pertimbangan thd kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja, sebelum dilakukan pembelian.
5.2 SISTEM VERIFIKASI UNTUK BARANG DAN JASA YANG DIBELI
• Barang dan jasa yg dibeli diperiksa kesesuaiannya dgn spesifikasi pembelian
5.3 KONTROL BARANG DAN JASA YANG DIPASOK PELANGGAN
• Dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko thd barang danjasa yg dipasok pelanggan sebelum digunakan. Catatannya dipelihara
• Produk yg disediakan dapat diidentifikasi dengan jelas
6. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1 SISTEM KERJA
• Petugas kompeten telah melakukan identifikasi bahaya potensial dan resiko dari suatu proese kerja
• Penetapan tingkat upaya pengendalian resiko
• Adanya prosedur kerja terdokumentasi untuk tugas berisiko tinggi. Bila perlu dengan sistem Ijin Kerja
• Prosedur kerja atau petunjuk untuk mengelola resiko terdokumentasi
• Memperhatikan per.,standar, ketentuann pel. Saat mengembangkan atau melakukan modifikasi prosedur atau petunjuk kerja
• Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas kompeten dan disahkan pejabat yang ditunjuk
• Penyediaan APD dan digunakan secara benar, selalu dlm kondisi layak
• APD dipastikan dan dinyatakan laik pakai sesuai dgn ketentuan
• Upaya pengendalian resiko ditunjau ulang bila terjadi perubahan proses kerja
6.2 PENGAWASAN
• Dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur dan petunjuk kerja
• Pengawasan dilakukan sesuai tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas
• Pengawas berperan dlm identifikasi bahaya dan pembuatan upaya pengendalian
• Pengawas diikutkan dlm pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan PAK
• Pengawas ikut serta dlm proses konsultasi
6.3 SELEKSI DAN PENEMPATAN PERSONIL
• Persyaratan tugas`tertentu, termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan TK
• Penugasanharus berdasarkan kemampuan dan tingkat ketrampilan TK
6.4 LINGKUNGAN KERJA
• Dilakukan penilaian lingkungan kerja untuk
mengetahui daerah yg memerlukan pembatasan masuk
• Adanya pemngendalian atas tempat-tempat dgn pembatasan ijin masuk
• Fasilitas dan layanan yg tersedia di tempatn kerja sesuai dgn standar dan pedoman teknis
• Rambu keselamatan dan ointu darurat harus dipasang sesuai standar dan pedoman teknis
6.5 PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN SARANA PRODUKSI
• Dilakukan penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan yg mencakup verifikasi peralatan pengaaman sesuai peraturan, standar dan ketentuan
• Catatan yg memuat data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan disimpan dan dipelihara
• Sarana produksi yg harus terdaftar memliki sertifikat yg masih berlaku
• Perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personel yg kompeten
• Perubahan sarana produksi harus sesuai persyaratan peraturan
• Terdapat prosedur untuk permintaan pemeliharaan perlaatan yg kondisi K3 nya kurang baik dan perlu perbaikan
• Terdapat sistem penandaan bagi alat yang tidak aman atau yg sudah tidak digunakan
• Bila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system)
• Terdapat prosedur persetujuan untuk menjamin peralatan produksi dlm kondisi aman untuk diopersaikan
6.6 PELAYANAN
• Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan, bila prh dikontrak untuk menyediakan pelayanan yg tunduk pd standar dan UU KK
• Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi
persyaratan, bila prh diberi pelayanan melalui kontrak
6.7 KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN DARURAT
• Potensi keadaan darurat (di luar/di dlm temoat kerja) telah
diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat didokumentasikan
• Prosedur diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yg kompeten
• TK mendapat instruksi dan pelatihan yg sesuai tingkat resiko
• Petugas diberikan pelatihan khusus
• Instruksi dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas/mencolok dan diketahui seluruh TK
• Alat dan sistem diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala
• Kesesuaian, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat
keadaan darurat telah dinilai petugas yg kompeten
6.8 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN
• Evaluasi alat P3K dan menjamin sistem P3K yg ada memenuhi standar dan pedoman teknis
• Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai per.per-uu- an yg berlaku
7. STANDAR PEMANTAUAN
7.1 PEMERIKSAAN BAHAYA
• Pelaksanaan inspeksi secara teratur
• Dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan TK yg telah dialatih
• Mencari masukan dr petugas di tempat yg diperiksa
• Menggunakan cheklist
• Laporan inspeksi kpd Pengurus dan P2K3
• Memantau tindakak kolektif untuk menentukan efektifitasnya
7.2 PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA
• Dilaksankan secara teratur dan hasilnya dicatat dan dipelihara
• Meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis
7.3 PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN
• Adanya sistem terdokumentasi thd identifikasi, kalibrasi,
pemeliharaan dan penyimpanan alat pemeriksaan, ukur dan uji K3
• Alat dipelihara dan dikalibrasi petugas yg kompeten
7.4 PEMANTAUAN KESEHATAN
• Pemantauan kesehatan TK sesuai per.per-uu-an
• Dilakukan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan
• Dilakukan oleh Dokter pemeriksa yg ditunjuk
• Adanya pelayanan kesehatan kerja sesuai per. yg berlaku
• Catatan pemantauan kesehatan dibuat sesuai dgn per.per- uu-an yg berlaku
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
8.1 PELAPORAN KEADAAN DARURAT
• Adanya prosedur proses pelaporan sumber bahaya da diberitahukan setiap personil
8.2 PELAPORAN INSIDEN
• Adanya prosaedur terdokumentasi yg menjamin semua kecelakaan dan PAK serta insiden dilaporkan
• Pelaporan kec. dan PAK sesuai per.per-uu-an
8.3 PENYELIDIKAN KECELAKAAN
• Adanya prosedur penyelidikan kec. dan PAK
• Dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yg telah dilatih
• Laporan penyelidikan berisi saran dan jadwal pelaksanaan perbaikan
• Tindakan perbaikan diberikan kpd petugas yg ditunjuk
• Tindakan perbaikan didiskusikan dgn TK di tempat terjadinya kec.
• Pemantauan efektivitas tindakan perbaikan
8.4 PENANGAN MASALAH
• Adanya prosedur untuk mnanganai masalah K3 sesuai per.per-uu-an yg berlaku
• TK diberitahu prosedur penanganan masalah K3 dan menerima informasi kemajuan penyeleseiannya
9. PENGELOLAAN MATAERIAL DAN PERPINDAHANNYA
9.1 PENANGANAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS
• Adanya prosedur mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai resioko yg berhubungan dgn penanganan secara manual dan mekanis
• Dilakukan oleh petugas yg kompeten
• Prsh menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian resiko
• Metode penananan bahan meliputi metode mencegahan thd kerusakan, tumpahan dan
9.2 SISTEM PENGANKUTAN DAN, PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN
• Adanya prosedur yg menjamin bahan disimpann dan dipindahkan
dgn cara yg aman sesuai per.
• Adnya prosedur yg menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yg dapat rusak atau kedaluwarsa
• Terdapat prosedur yg menjamin bahan dibuang dgn cara aman sesuai per.
9.3 BAHAN-BAHAN BERBAHAYA
• Prsh telah mendokumentasikan prosedur penyimpanan, penanganan dan pemindahan bahan berbahaya sesuai per.
• LSDS yg komprehensif hrus dibuat
• Terdapat sistem intuk mengidentifikasi dan pelebelan bahan berbahaya
• Rambu peringatan bahaya dipampang sesuai persyaratan per. dan standar
• Terdapat prosedur terdokumentasi penanganan secara aman bahan berbahaya
• Pelatihan thd petugas yang menangani
10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 CATATAN K3
• Prsh mempunyai prosedur untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara dan menyimpan catatan K3
• Undang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis yg relevan dipelihara di tempat yg mudah didapat
• Terdapat prosedur yg menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan
• Catatan untuk peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara
• Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan dipelihara
10.2 DATA DAN PELAPORAN K3
• Data K3 yg terbaru dikumpulkan dan dianalisa
• Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan diiformasikan dlm prsh.
11. AUDIT SMK3
11.1 AUDIT INTERNAL SMK3
• Audit SMK3 yg terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan menentukan apakah kegiatan tsb efektif
• Dilakukan oleh petugas yg kompeten dan independen di prsh
• Laporan audit didistribusikan kpd manajemen dan petugas lain yg berkepentingan
• Kekurangan yg ditemukan pd saat audit dirpioritaskan dan dipantau untuk menjamin dilakukan tindakan perbaikan
12. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
12.1 STRATEGI PELATIHAN
• Telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan K3
• Rencana pelatihan K3 disusun bagi semua tingkatan TK perusahaan
• Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan keahlian
• Pelatihan dilakukan oleh orang atau Badan kompeten dan diakreditasi meneurut ketentuan per.
• Adanya fasilitas dan sumber daya yg memadai untuk pelaksanaan pelatihan yg efektif
• Prsh mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan
• Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara berkelanjutan
• Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif
12.2 PELATIHAN BAGI MANAJEMEN DAN SUPERVISOR
• Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan dlm pelatihan yg mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip dan pelaksanaan K3
• Manajer dan supervisor menerima pelatihan yg sesuai dengan peran dan tanggung jawab ybs
12.3 PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA
• Pelatihan diberikan kpd semua TK termasuk TK baru dan yg dipindahkan
• Pelatihan diberikan bila terjadi perubahan sarana produksi
• Bila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kpd semua TK
12.4 PELATIHAN UNTUK PENGENALAN BAGI PENGUNJUNG DAN KONTRAKTOR
• Prsh mempunyai program pengenalan Kebijakan dan Prosedur K3 untuk semua TK
• Terdapat prosedur yg menetapkan untuk memberikan taklimat (briefing) K3 kpd pengunjung dan mitra kerja
12.5 PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS
• Prsh mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan thd persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dng per. Untuyk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan
HASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001 - 2003
TINGKAT KEPATUHAN BERDASARKAN HASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001 - 2003
SERTIFIKASI SMK3
• Sertifikat SMK3 adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK3
• Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan dilakukan oleh Badan Audit Independen melalui proses audit SMK3
• Sertifikat SMK3 diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
